 |
| Emil atau Dedi, Siapa Akan Dapat Rekomendasi Final Partai Golkar Pasca Munaslubar Golkar 19-20/12/17 (Dok-Asrul) |
Sebagaimana nampak kondisi politik Partai Golkar dan Pilkada Serentak
(kebetulan sangat beririsan dengan Pilpres 2019) tentu dimaklumi bila
masih liar dan sangat labil dewasa ini (sebelum pendaftaran di KPU Tgl
8-10 Januari 2018) yang akan datang. Rekomendasi Partai Golkar untuk
Ridwan Kamil belumlah final dan belum paket pasangan, masih menyimpan
masalah internal tentunya, khususnya di kubu Dedi Mulyadi sebagai Ketua
DPD Golkar Jawa Barat serta masih banyak protes pula dari beberapa
pengurus DPD II Partai Golkar di Jawa Barat.
Diduga keputusan
Setya Novanto memberi dukungan kepada Ridwan Kamil yang non kader dalam
keadaan tergesa-gesa. Dimana kader Golkar yang mumpuni di Jawa Barat
cukup banyak selain Dedi Mulyadi. Mungkin karena Setya Novanto tidak
konsentrasi akibat "kasus korupsi" yang menderanya. Maka semua informasi
yang masuk ke mejanya, kurang dicerna dan dianalisa dampak internal dan
eksternalnya.
Jujur saya bukan penduduk Jawa Barat, dan tidak
punya kedekatan pribadi keduanya, sedikit penasaran dan mungkin pula
hampir semua orang kaget, kenapa bukan Dedi Mulyadi yang mendapatkan
rekomendasi tersebut ???. Apa kesalahan Dedi pada Golkar ?
Elektabilitas..... siapa yang mengukur atau survey elektabilitas itu dan
bisakah dipercaya survey tersebut ? Prestasi.... Ya, Dedi Mulyadi juga
banyak prestasi seperti halnya Ridwan Kamil dalam membangun daerahnya
masing-masing. Bila menghitung pencapaian waktu tempuh memimpin, Dedi
Mulyadi malah lebih unggul dari pada Ridwan Kamil. Kenapa ? Dedi kurang
10 tahun memimpin Kabupaten Purwakarta, juga sebelumnya menjadi
legislator dan saat ini sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa
Barat, sementara Ridwan Kamil kurang 5 tahun memimpin Kota Bandung dan
Non 'kader" partai. Intinya kedua daerah tersebut (Bandung dan
Purwakarta) sama-sama maju pesat dan diapresiasi oleh warga Jawa Barat
dan Indonesia.
Oh ya... hampir lupa, bahwa banyak beredar isu
mengatakan Dedi tidak punya fulus, lalu akankah Ridwan punya banyak
fulus ? hahahaha, relatif yaaa... Yuk kita tinggalkan cerita fulus.
Baik
Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung (1 periode) maupun Dedi Mulyadi
sebagai Bupati Purwakarta (2 periode), secara makro, sama berhasil dan
diapresiasi oleh warganya dan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia pada
umumnya. Namun sepertinya Dedi Mulyadi sedikit kalah pemberitaan,
khususnya di Media Sosial. Sehingga nampak Ridwan Kamil yang lebih
dominan dikenal oleh warga dunia maya ketimbang Dedi Mulyadi, Ridwan
Kamil sangat aktif di medsos (FaceBook dan Tweeter). Kalau di dunia
nyata, mungkin Dedi lebih dikenal pula di Jawa Barat, apalagi sebagai
Ketua DPD I Golkar Provinsi Jawa Barat. Tentu ruang dan waktunya Dedi
Mulyadi lebih banyak bersosialisasi di 27 wilayah (18 kabupaten dan 9 kota) di Jawa Barat dibanding Ridwan Kamil.
Prediksi Rekomendasi Golkar Pilgub Jabar Akan Ditinjau Ulang ?!
Membaca
peta perpolitikan di Partai Golkar sebelum dan sesudah Munaslub,
rencana nantinya pada munaslub, langsung akan mengukuhkan Airlangga
Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar (entahlah, karena bisa
saja ada perubahan mendadak pada munaslub). Munaslub Partai Golkar
rencana akan digelar pada tgl. 19-20 Desember 2017 dan didahului
Rakernas Partai Golkar tgl. 18 Desember 2017 di Jakarta.
Walau
Ridwan Kamil sudah mendapat rekomendasi (tunggal - karena belum ada
pasangannya secara resmi) dari rekomendasi Partai Golkar tersebut, maka
bisa saja rekomendasi Ridwan Kamil yang dikeluarkan oleh mantan Ketua
Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (yang kini dalam pesakitan sebagai terdakwa Mega Korupsi E-KTP) tersebut dianulir oleh DPP Partai Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga Hartarto
dan bisa saja ditinjau ulang rekomendasi Partai Golkar pada Ridwan
Kamil dan akan jatuh pada Dedi Mulyadi yang banyak didukung oleh DPD II
Partai Golkar se Jawa Barat.
Kita Tunggu keputusan DPP Golkar
pasca Munaslub. Selamat berkompetisi. Jangan lupa janjinya Bang
Airlangga Hartarto, akan menciptakan Golkar Baru dengan mendahulukan
kadernya sebagai calon pemimpin (itulah maksud pengkaderan partai).
Ujian terberat Airlangga Hartarto pasca terpilihnya adalah menentukan
sikap dan pilihan saat ini untuk Pilkada Serentak 2018. Sebagai mantan
kader dan pengurus Partai Golkar, diharapkan Partai Golkar segera "ber"
suci diri dari korupsi. Cukuplah kader-kader yang lalu memberi catatan
terburuk pada Partai Golkar. Janganlah diulangi. Rakyat sudah capek dan
bosan pada berita-berita korupsi yang mendera Indonesia ini.
Catatan Negatif Buat Ridwan dan Dedi Dalam Kinerja
Maaf,
secara subyektif penilaian saya (sebagai pemerhati dan penggiat sampah
di Indonesia) khususnya dalam Tata Kelola Sampah di kedua daerah
tersebut. Sesuai pantauan di lapangan, belumlah ada kedua pemimpin
daerah ini yang mengejawantah regulasi persampahan dengan benar dan
bijaksana (jujur bahwa Ridwan dan Dedi semua saya masih anggap gagal
mengelola sampahnya), kedua pemimpin daerah ini masih mengandalkan TPA
sebagai pusat pembuangan (bukan pengelolaan) sampahnya. Seharusnya
mengelola sampah di kawasan timbulannya.
Ridwan dan Dedi masih
menerapkan paradigma lama dalam kelola sampah. Ini pekerjaan rumah
(cukup besar dan berat) buat Anda berdua, khususnya bila salah satu
nantinya menjadi gubernur Jawa Barat 2018-2023, yuk segera rubah
paradigma kelola sampah di Provinsi Jawa Barat dengan mengkombain
peningkatan olah lahan pertanian organik yang berbasis sampah itu
sendiri, bangun pertanian organik terpadu bebas sampah (Integrated
Farming Zero Waste) di Jawa Barat.
Sedikit Refleksi Biodata Kedua Tokoh Pemimpin Muda ini.
H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D.
(lahir di Bandung 4 Oktober 1971;umur 46 tahun) adalah Wali Kota
Bandung periode 2013-2018. Sebelum menjadi pejabat publik, pria yang
akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai seorang arsitek
dan dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung). Ridwan Kamil
tercatat sebagai Non Kader Partai.
dan..............
H. Dedi Mulyadi, S.H.(lahir di Sukasari, Subang, 11 April 1971; umur 46 tahun) adalah Bupati Purwakarta
petahana. Ia dilantik pada tanggal 13 Maret 2008. Sebelum jadi Bupati,
Dedi Mulyadi menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan
menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode (2003-2008) dan saat ini pula sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.
Bangkok, 17 Desember 2017
H.Asrul Hoesein (08119772131, 081287783331)
Pondok Pinang - Jakarta Selatan
Tulisan ini dibuat dalam perjalanan #TripWasteToBangkok
Tulisan ini juga bisa baca di Kompasiana #GroupKompas Klik di SINI.
0 komentar :
Posting Komentar